Categories
Berita

Pemerintah DKI Jakarta kekurangan sekitar 2.200 rumah susun sewa hingga 2020

Pemerintah DKI Jakarta kekurangan sekitar 2.200 rumah susun sewa hingga 2020. Total kebutuhan rumah susun sewa mencuat dalam Rapat Kerja Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta dengan dinas teknis Pemerintah Provinsi DKI, kemarin. Pelaksana tugas Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman DKI, Melly Budiastuti, mengatakan saat ini sudah ada 9.400 rumah susun sewa siap huni. “Itu dibangun tahun lalu dan selesai tahun ini,” kata dia dalam rapat itu. Selain Dinas Perumahan, hadir dalam rapat perwakilan dari Dinas Sumber Daya Air, Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas Bina Marga. Melly menjelaskan, total kebutuhan rumah susun sewa di Ibu Kota sebanyak 14.600 unit berdasarkan permohonan warga Jakarta yang diajukan ke kantor wali kota sejak 2013. Itu artinya saat ini masih kurang 2.200 rumah susun lagi. Menurut dia, angka itu belum termasuk untuk masyarakat dari bantaran sungai yang bakal dinormalisasi.

Maka, hingga 2020 Jakarta ditargetkan memiliki 2.998 rumah susun baru yang siap huni dalam 14 tower di lima lokasi. Pembangunannya akan didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2019 dan dikerjakan secara tahun jamak. Melly memastikan pemerintah Jakarta akan membayar lahan bersertifikat yang terkena proyek normalisasi sungai. Sedangkan warga Jakarta yang tak memiliki lahan akan dipindahkan ke rumah susun. Program ini ditujukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah namun bukan Program Rumah Down Payment (DP) Rp 0. “Program DP Nol Rupiah digarap BUMD,” ujarnya. Adapun Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI, Teguh Hendarwan, memperkirakan kebutuhan rumah susun dari program normalisasi mencapai 3.000 unit. Kebutuhan itu didapat dari perhitungan normalisasi Sungai Ciliwung, Kali Sunter, dan Kali Pesanggrahan. “Normalisasi tak bisa jalan kalau mereka masih tinggal di tepi sungai.” Dia mencontohkan, normalisasi Sungai Ciliwung di lokasi Gang Arus, Cawang, Jakarta Timur, terhenti sejak awal tahun ini lantaran dokumen kepemilikan lahan tak valid dan rumah belum tersedia.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat pun menghentikan kucuran dana proyek normalisasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2018. Iman Satria, Ketua Komisi D DPRD DKI, mengatakan Dinas Perumahan harus memastikan target pembangunan rumah susun sampai 2020 tercapai. Namun tahun ini Dinas Perumahan malah membatalkan pembangunan tiga rumah susun yang berisi 1.951 unit hunian. “Tahun ini tak ada rusun baru, padahal (kalau ada) bisa mengurangi gap kebutuhan rusun,” kata politikus Partai Gerindra itu Menurut Iman, pembatalan tiga proyek rumah tersebut terjadi lantaran perencanaan Dinas Perumahan tak mumpuni. Dinas Perumahan menghitung proyek rumah susun di satu lokasi membutuhkan minimal 14 bulan, tapi anggarannya disiapkan untuk satu tahun anggaran. “Kalau paham (proyek) tak rampung setahun, mengapa tak langsung diajukan (anggaran) multiyear? Multiyear tidak haram,” tuturnya.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *